Problematika otonomi khusus papua indesentralisasi asimetris dan inkonstitusional

Untuk menghindari ancaman disintegrasi bangsa, kemudian negara melakukan pendekatan otonomi khusus di Papua dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 kemudian diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021, sesuai ketentuan pasal 18B ayat (1). Walau demikian, masalah di Papua masih terus terjadi. Apakah undang-undang tersebut memenuhi ketentuan desentralisasi asimetris dan prinsip konstitusi? Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan statute approach. Dalam pembuatan undang-undang tidak ada partisipasi rakyat, naskah akademik menjadi masalah, problematika daerah tidak dirumuska... Mehr ...