ABSTRAK Cut Revida Zulfa Alifia, 2021DR. M. ADLI ABDULLAH, S.H., MCL.Pasal 33 ayat 1 dan 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007tentang Penanaman Modal dalam rangka mengatasi perkembangan duniainvestasi di Indonesia, termasuk mengatur mengenai larangan nominee. Namunkenyataannya, di Pulau Sabang terdapat beberapa Warga Negara Asing yangmembuka usaha di Gampong Iboih dengan menggunakan nama WNI yangdidasarkan pada perjanjian nominee. Padahal, berdasarkan hukum yang berlaku diIndonesia, hanya Warga Negara Indonesia asli yang boleh memiliki hak milik.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk meneliti upaya Warga Negara Asingmelakukan perjanjian nominee untuk mendapatkan tanah di Gampong Iboih KotaSabang dan akibat hukum terhadap perjanjian nominee untuk Warga Negara Asingyang membeli tanah di Gampong Iboih Kota Sabang.Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis empiris, yaitu menganalisapermasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dan data yang diperoleh langsungdari penelitian lapangan. Pengumpulan data juga dilakukan dengan mewawancarairesponden dan informan.Penelitian ini menunjukkan Perjanjian Nominee Warga Negara Asing diGampong Iboih, Kota Sabang yang tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1320 KitabUndang-Undang Hukum Perdata. Adanya perjanjian Nominee WNA di GampongIboih, Kota Sabang dapat menguasai tanah di Indonesia dengan upaya atasperkawinan, penanaman modal dan terakhir dengan pinjam nama WNI. Perjanjiannominee jelas dilarang dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Oleh karena itu, pinjamnama milik WNI oleh WNA di Gampong Iboih, Kota Sabang tidak mempunyaikepastian dan kekuatan hukum.Disarankan kepada penegak hukum serta aparat pemerintah di GampongIboih, Kota Sabang dapat meningkatkan sosialisasi tentang hukum pertanahan danperjanjian. Lalu bagi kalangan masyarakat maupun WNA dan WNI di GampongIboih, Kota Sabang yang telah melakukan perjanjian nominee atau pinjam namaperlu memikirkannya kembali atas upaya hukum dari perjanjian ...