DAMPAK BELANJA APBK SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT NELAYAN PERIKANAN TANGKAP KOTA SABANG

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari belanja sektor kelautan dan perikanan yang berupa bantuan kapal/boat terhadap nelayan yang mengajukan proposal kepada Walikota Sabang dan ditindaklanjuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini menggunakan data primer yang terbagi dua kelompok yaitu kelompok penerima bantuan dan kelompok bukan penerima bantuan selama kurun waktu 2013-2015 dengan 60 sampel. Data dianalisis dengan menggunakan metode Impact Evaluation (Evaluasi Dampak). Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pendapatan kelompok aksi sebagai kelompok yang meneri... Mehr ...

Verfasser: MAHYI SAPUTRA
Dokumenttyp: Theses
Erscheinungsdatum: 2018
Verlag/Hrsg.: Program Study Magister Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala
Schlagwörter: INCOME / FISHERIES - ECONOMICS / 338.372 7
Sprache: Indonesian
Permalink: https://search.fid-benelux.de/Record/base-27661432
Datenquelle: BASE; Originalkatalog
Powered By: BASE
Link(s) : http://etd.usk.ac.id/index.php?p=show_detail&id=42701

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari belanja sektor kelautan dan perikanan yang berupa bantuan kapal/boat terhadap nelayan yang mengajukan proposal kepada Walikota Sabang dan ditindaklanjuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini menggunakan data primer yang terbagi dua kelompok yaitu kelompok penerima bantuan dan kelompok bukan penerima bantuan selama kurun waktu 2013-2015 dengan 60 sampel. Data dianalisis dengan menggunakan metode Impact Evaluation (Evaluasi Dampak). Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pendapatan kelompok aksi sebagai kelompok yang menerima bantuan kapal/boat dengan ukuran < 5GT dengan kelompok kontrol sebagai kelompok pembanding yang tidak menerima bantuan boat. Selisih pendapatan akibat bantuan ini sebesar Rp. 253.334 per bulan. Hal ini menunjukkan adanya dampak yang nyata bagi pemberian bantuan dalam bentuk fisik berupa kapal/boat terhadap pendapatan nelayan. Implikasi kebijakan yang harus dilakukan pemerintah bahwasanya program/kegiatan ini dapat diteruskan dengan melakukan secara lebih selektif dalam memverifikasi proposal permohonan bantuan yang masuk sehingga belanja APBK sektor kelautan dan perikanan sesuai dengan sasaran dan merata. Dan perlu juga melakukan sosialisasi dimana bantuan tidak hanya merupakan bantuan fisik juga bantuan dalam bentuk softskill berupa pelatihan-pelatihan